liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto

Rabu, 25 Januari 2023 – 21:45 WIB

VIVA Nasional – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja sudah disampaikan pemerintah ke Badan Legislatif DPR.

“Cukup, selesai,” kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, terkait perkembangan penerbitan Perppu Cipta Kerja.

Ilustrasi karya cipta omnibus law

Menurutnya, Surat Presiden (Surpres) tentang Perppu masih akan dibacakan di rapat paripurna DPR RI. “Tinggal menunggu press release dibacakan di paripurna (sidang),” kata Airlangga

Seperti diketahui, pada 30 Desember 2022, Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan dan menerbitkan Undang-Undang Pengganti Peraturan Pemerintah (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagai kebutuhan mendesak untuk mengantisipasi kondisi global.

Dalam kesempatan itu, Airlangga kembali menegaskan bahwa pertimbangan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti UU Cipta Kerja adalah untuk memberikan kepastian hukum.

“Ya tentu ada kepastian hukum. Karena ada dua hal, pertama mendesak, dan kedua, pemerintah harus menjamin devisa,” kata Airlangga saat ditanya pertimbangan soal Perppu Cipta Kerja.

Halaman selanjutnya

Ia mengatakan, faktor kekuatan kritis yang dimaksud terkait dengan upaya mengurangi risiko ketidakpastian. Pasalnya, mitra dagang utama Indonesia seperti Amerika dan Eropa sedang mengalami ketidakpastian akibat perang Ukraina-Rusia yang belum terselesaikan selama setahun.