liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
Ilustrasi Pilkada.

Jumat, 20 Januari 2023 – 09:07 WIB

politik VIVA – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik mengatakan politik uang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Maraknya politik uang terkait dengan budaya pragmatisme politik di Indonesia.

“Kenapa kampanye politik masih mahal? Kenapa pemilu selalu dibayar? Ini banyak uang karena ada budaya yang harus kita potong, yaitu budaya pragmatisme politik saat kampanye,” kata Idham dalam Analisis Transaksi Keuangan Pusat. dan Rapat Koordinasi Pelaporan (PPATK), Kamis, 19 Januari 2023.

Mahalnya biaya kampanye politik juga terlihat ketika pilkada diselenggarakan di satu daerah. Sepasang calon dalam pilkada bisa menelan biaya hingga puluhan miliar rupiah.

Ilustrasi pemilu.

Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

“Biaya politik elektoral sangat mahal dalam satu pilkada saja, rata-rata sekitar Rp 25 miliar dalam satu kompetisi di satu provinsi. Padahal, informasi yang kami dapat lebih dari itu,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Idham juga membahas politik klientelisme dalam buku berjudul Democracy for Sale. Fenomena politik klientelisme ini ditandai dengan pertukaran barang dan jasa untuk membeli suara.

Halaman selanjutnya

Biasanya politik klientelistik ini dilakukan oleh peserta pemilu dengan melibatkan jaringan struktur pemerintahan daerah.