liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88
ronin86
bwtoto
bwtoto
bwtoto
master38
Wakil Ketua Umum Gerindra sekaligus Anggota DPR Fadli Zon

Senin, 6 Maret 2023 – 05:18 WIB

politik VIVA – Putusan kontroversial Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU tidak melalui tahapan sisa Pemilu 2024 terus menuai protes. Ada seruan agar majelis hakim yang memutuskan perkara itu diperiksa dan diberi sanksi.

Salah satu desakan itu disampaikan Wakil Ketua DPP Gerindra Fadli Zon. Menurutnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perkara nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang memerintahkan KPU menunda tahapan Pilkada 2024 harus ditanggapi serius.

Fadli meminta Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) bertindak cepat atas putusan majelis hakim yang mengabulkan gugatan Parti Rakyat Adil Makmur (Prima).

“Untuk menghindari spekulasi politik, MA dan KY perlu segera memeriksa majelis hakim yang terlibat dan memberikan sanksi. Ada beberapa alasan mengapa pemeriksaan harus dilakukan, dan mengapa harus diberikan sanksi,” ujar Fadli, dalam kutipannya. penyataan. pada hari Senin, 6 Maret 2023.

Ia menyebut alasan pertama, karena sangat jelas indikasi ketidakprofesionalan. Gugatan yang diajukan dan dimenangkan Prima kepada KPU merupakan gugatan perdata.

“Seharusnya ketiga hakim mengetahui bahwa peradilan perdata hanya sebatas mengadili perkara perdata. Sanksi yang dijatuhkan juga bersifat perdata, paling banyak hanya berupa ganti rugi,” kata anggota DPR itu.

Prima: Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu bukan sengketa Pilkada, justru banyak disalahpahami

Halaman selanjutnya

Bagi Fadli, keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menunda pilkada hingga 2025 jelas di luar kewenangannya. Menurutnya, keputusan tersebut tidak hanya dapat dianggap bertentangan dengan hukum tata negara, tetapi juga bertentangan dengan konstitusi.

COCOL88 GACOR77 RECEH88 NGASO77 TANGO77 PASUKAN88 MEWAHBET MANTUL138 EPICWIN138 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21