Senin, 19 Juni 2023 – 20:30 WIB
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD meminta polisi lebih tegas dan produktif dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Maraknya kasus ini membuat pemerintah tidak nyaman dengan mafia yang memperdagangkan orang untuk kepentingan pribadi.
Baca Juga:
Benarkah Satria-1 Sky Highway tidak ada manfaatnya?
“Sekarang perintahnya minta polisi lebih tegas dan produktif (menangani kasus TPPO),” kata Mahfud saat berkunjung ke Kantor BP2MI, Senin, 19 Juni 2023.
Mahfud juga meminta seluruh instansi dan lembaga terkait untuk bekerjasama dalam menangani kasus TPPO yang semakin marak terjadi di Indonesia. Menurutnya, dirinya sendiri siap menjadi tameng bagi negara ini untuk melawan mafia TPPO.
Baca Juga:
Pakar Hukum Sebut Korupsi di Indonesia Seperti Kanker Stadium 4
Mahfud MD bersama Kepala BP2MI Benny Rhamdani
Ia juga menegur keras oknum-oknum, baik yang bekerja di pemerintahan maupun yang bekerja di kepolisian, karena tidak mendukung kasus TPPO, dan membuat kasus ini berbelit-belit.
Baca Juga:
Anggota DPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat Selesaikan Masalah 11 WNI yang Ditangkap di Kamboja
“Presiden menyatakan tidak perlu ada backup. Karena yang dikeluhkan BP2MI, Pak Benny, ‘ini orang yang didukung Bapak’, lalu Presiden bilang tidak ada backup untuk menghapuskan TPPO. TIP) adalah presiden sendiri,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam RI juga akan menindak tegas siapapun, baik di kepolisian maupun di pemerintahan, jika terlibat dan menghalangi pemberantasan perdagangan manusia. rakyat.
Halaman selanjutnya
“Kalau ada kendala, presiden akan mengambil tindakan. Semuanya harus dibereskan, kalau ada pejabat atau lembaga yang terlibat,” ujarnya.