liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI Abetnego Tarigan.

Sabtu, 31 Desember 2022 – 16:39 WIB

VIVA Nasional – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membatalkan kebijakan Pembatasan Kegiatan Sosial (PPKM), pada Jumat, 30 Desember 2022. Kebijakan PPKM dinilai sebagai awal dari tidak lagi membatasi kerumunan dan pergerakan orang di Indonesia .

Wakil Kepala Staf Kepresidenan II Abetnego Tarigan mengatakan, pencabutan PPKM tersebut membuktikan bahwa kebijakan “Gas dan Rem” Presiden Jokowi dalam pengendalian COVID-19 berhasil menyeimbangkan aspek kesehatan dan nonkesehatan.

Ia juga menambahkan, kebijakan ini sejalan dengan keinginan dan kepentingan masyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyebaran virus corona dan upaya peningkatan imunitas ke level yang cukup tinggi. Seperti kewajiban memakai masker, vaksin, dan pembatasan berbagai aktivitas.

Ilustrasi tes swab untuk COVID-19

Alhasil, menurut Abetnego, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik sekaligus mampu menjaga stabilitas ekonomi.

“Di bawah arahan Presiden Jokowi, semua pihak telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Baik dari pemerintah maupun masyarakat,” kata Abetnego dalam keterangannya, Sabtu, 31 Desember 2022.

“Jadi ini hasil kerja keras kita bersama, dan menjadi kado istimewa menyambut tahun baru 2023, sekaligus momentum bangkit menuju endemik,” imbuhnya.

Halaman selanjutnya

Abetnego juga menolak anggapan bahwa kebijakan pembatalan PPKM hanya berdasarkan kepentingan politik dan ekonomi.