Halaman selanjutnya
Dalam perkaranya, Moeldoko menggugat Menteri Hukum dan HAM ke PTUN DKI Jakarta terkait penolakan pengesahan perubahan susunan pengurus DPP Partai Demokrat periode 2020-2025 dan pengesahan Statuta Partai Demokrat/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Namun, gugatan tersebut ditolak oleh majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.