liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88
ronin86
bwtoto
bwtoto
bwtoto
master38
Mahfud MD

Jumat, 23 Juni 2023 – 20:57 WIB

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menegaskan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat sebelumnya tidak akan menghilangkan aspek yuridis.

Baca Juga:

Tunjuk Komisioner KPI, Mahfud MD Ingatkan Agenda Pilkada

“Kebijakan penyelesaian non yudisial tidak meniadakan penyelesaian secara yudisial yang akan terus diselesaikan menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 yang telah dibahas oleh Komnas HAM dan Kejaksaan Agung,” kata Mahfud di kantor tersebut. Kemenko Polhukam, Jumat, 23 Juni 2023.

“Selain ketentuan Pasal 43, keputusannya akan dimintakan ke DPR, agar kelayakannya dibahas di DPR,” imbuhnya.

Baca Juga:

Pekan depan, Jokowi Pimpin Awal Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Aceh

Mahfud mengatakan, upaya pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat adalah pemulihan hak-hak korban di samping penyelesaian secara yuridis. Sedangkan pelakunya diselesaikan dengan cara yudisial dan diadili di pengadilan.

“Inilah para korban, korban yang masih ada sampai sekarang, rehabilitasi korban adalah hak konstitusional, hak sebagai korban dan hak sebagai warga negara, upaya ini juga untuk memperkuat pemenuhan kewajiban negara untuk merehabilitasi korban secara khusus. katanya. kata Mahfud.

Baca Juga:

Mahfud: Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Akan Dipulihkan

Mahfud menyebut, ada 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu berdasarkan rekomendasi Komnas HAM. Sebanyak 4 kasus di antaranya telah diselesaikan dalam proses peradilan dengan total 35 tersangka.

Empat kasus tersebut meliputi kasus pasca pemungutan suara di Timor Timur, kasus Abepura, kemudian kasus Tanjung Priok dan kasus Paniai.

Halaman selanjutnya

“Penyelesaian secara yuridis sebenarnya ada 4 kasus dengan 35 tersangka, 4 kasus yang ditetapkan Komnas HAM dengan 35 tersangka semuanya dibebaskan oleh pengadilan karena tidak ada bukti pelanggaran HAM yang berat,” ujarnya.

COCOL88 GACOR77 RECEH88 NGASO77 TANGO77 PASUKAN88 MEWAHBET MANTUL138 EPICWIN138 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21