liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
Energi terbarukan.

Senin, 23 Januari 2023 – 09:37 WIB

bisnis VIVA – Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengimbau pemerintah dan DPR berhati-hati membahas RUU Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) pekan depan.

Terutama terkait skema ‘power wheeling’ yang jika disahkan dikatakan merugikan masyarakat.

Ilustrasi energi terbarukan.

Skema roda listrik adalah pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik, di mana produsen listrik swasta (independent power producer/IPP) dapat menjual listrik langsung ke masyarakat dengan jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN.

“Dengan bebasnya swasta menggunakan infrastruktur listrik milik pemerintah kemudian menjual listrik langsung ke masyarakat, berpotensi membuat tarif listrik yang dibayar masyarakat menjadi mahal. Apalagi belum ada skema pengendalian terkait pengenaan tarif ini,” kata Faisal, Minggu, 22 Januari 2023.

Ia mengatakan, jika selama ini masyarakat sudah mendapatkan tarif listrik yang transparan, karena pasokan listriknya dikelola langsung oleh BUMN. “Kalau swasta menjual langsung ke masyarakat, siapa yang akan mengontrol masalah tarif. Ini berpotensi lebih mahal dan memberatkan masyarakat,” ujarnya.

Faisal juga menjelaskan, dengan menggunakan aset negara tanpa harus memberikan kontribusi lebih kepada negara, jelas merugikan negara. “Karena pihak swasta hanya mendukung infrastruktur yang ada tanpa memberi nilai tambah,” kata Faisal.

Halaman selanjutnya

Menurut Faisal, ajakan pemerintah untuk melibatkan swasta di sektor ketenagalistrikan perlu diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah terpencil. Dengan skema investasi yang jelas, pihak swasta dapat membantu negara dengan membangun akses pasokan listrik di daerah terpencil yang selama ini belum terjangkau oleh PLN maupun negara.