liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono memberikan keterangan kepada media di Jakarta.

Rabu, 17 Mei 2023 – 15:24 WIB

Metro VIVA – Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan beberapa kebijakan perlu didukung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, salah satunya membebaskan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). ) untuk pengguna mobil listrik.

Hal itu disampaikan Heru Budi dalam acara bincang-bincang bertema ‘Transisi Jakarta Menjadi Kota Bisnis Global’ di Jakarta International Equestrian Park (JIEP), Jakarta Timur, pada Rabu, 17 Mei 2023.

“Ada kebijakan yang harus kita dukung, misalnya kendaraan listrik. Kalau kendaraan listrik tidak berarti pajak, apa artinya menurunkan pajak kendaraan. Kita harus mencari alternatif pendapatan lain untuk Jakarta,” kata Heru Budi.

3 mobil listrik K-KOOPER, KX-UPGRADE dan K-BLADE SERIES

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu mengatakan, kebijakan yang diambil DKI Jakarta harus mengacu pada situasi global. Dengan mengacu pada situasi global, Jakarta akan tetap ada dan terjamin keberadaannya meski bukan lagi sebagai Ibu Kota Negara (IKN).

“Kebijakan dari negara lain yang jadi pemikiran kita nanti, nanti dari pengambil keputusan, Bappeda, Kabag Keuangan, Pak Sekda, apalagi direksi BUMD harus lihat ini, 2023 2024. Kalau ini bisa kita lalui, pemda DKI baru organisasi pemerintah sudah terbentuk, kita lihat wacana ini, insyaallah bisa terus berjalan dengan baik,” ujarnya.

Halaman selanjutnya

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melalui akun Instagramnya mengunggah informasi pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan ramah lingkungan.