liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
Waketum PKB Jazilul Fawaid dan sejumlah elite DPP PKB.

Selasa, 12 September 2023 – 07:30 WIB

Jakarta – Wakil ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, turut merespons terkait dengan pernyataan dari ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman soal sosok pemimpin muda ketika ditanya mengenai gugatan usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Baca Juga :

Cak Imin Janjikan Dana Desa Naik Jadi Rp 5 M, Anies Baswedan: Kita Sinkronisasi!

Jazilul menjelaskan bahwa apapun keputusan MK terkait gugatan itu sampai dengan saat ini masih sangat dinantikan. Namun, dia mengaku heran MK bisa memutuskan perkara gugatan usia capres-cawapres.

“Yang jelas dari beberapa kali pengalaman MK tidak memutuskan soal umur pejabat. Jadi yang saya tahu itu oleh MK dianggap open legal policy,” ujar Jazilul kepada wartawan di Jakarta Pusat dikutip Selasa 12 September 2023.

Baca Juga :

Sindir Ganjar Muncul di Video Azan TV, PKB: Sekali-kali Jadi Imam Salat

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman

Kendati demikian, Jazilul masih enggan berkomentar banyak terkait dengan pernyataan Anwar Usman yang memberikan sinyal khusus terkait putusan gugatan tersebut. “Saya tidak baca kode apa itu, nanti tetap atau dikabulkan,” jelas Jazilul.

Baca Juga :

Elektabilitas Kerap Kalah dari Prabowo & Ganjar, Anies: Kami Sangat Pengalaman Dinomortigakan

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman mengatakan saat ini MK masih memproses keputusan tentang batasan usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden. Memang, ia tidak menampik banyak yang menunggu keputusan MK terkait batasan minimal usia calon presiden dan wakil presiden.

“Kami memastikan MK akan membuat keputusan dengan penuh kehati-hatian dan memegang teguh prinsip keadilan,” kata Anwar Usman dikutip pada Minggu, 10 September 2023.

Anwar Usman menyampaikan hal itu saat memberikan kuliah umum di Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu, 9 September 2023. 

Kemudian, ia menjawab pertanyaan mahasiswa terkait batasan usia tersebut. Anwar Usman tak menjawab langsung, tapi ia memberi gambaran bahwa salah satu tugas pemimpin adalah melahirkan kader kepemimpinan yang lebih baik dan lebih tangguh, dibanding pemimpin-pemimpin hari ini. 

Bukan hanya menjalankan rutinitas kepemimpinan, namun juga mampu melahirkan kader-kader pemimpin masa depan yang lebih baik, dan lebih tangguh dibanding pemimpin-pemimpin hari ini mengingat tantangan ke depan akan lebih berat.

“Sangat banyak kader-kader muda yang dididik Rosulullah menjadi kader-kader pemimpin masa depan yang luar biasa. Banyak sekali anak-anak muda yang menjadi pemimpin besar hasil didikan dari kaderisasi yang dijalankan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ada Khalid bin Walid yang menjadi panglima di usia yang sangat muda,” ungkapnya.

Ia menambahkan, MK memiliki posisi yang sangat strategis. Pendirian Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menjaga konstitusi supaya tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Dalam upaya menjaga konstitusi, aktivitas pengujian undang-undang diperlukan dalam ketatanegaraan Indonesia. 

Pasalnya, UUD 1945 menegaskan apabila panutan sistem ialah supremasi konstitusi bukan lagi supremasi parlemen. MK dibentuk guna menjamin tidak ada lagi produk hukum yang keluar dari batasan konstitusi. “Sehingga, hak-hak konstitusional warga negara terjamin dan konstitusi itu sendiri terjaga konstitusionalitasnya,” jelas dia.

Halaman Selanjutnya

Anwar Usman menyampaikan hal itu saat memberikan kuliah umum di Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu, 9 September 2023.