liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 BARON69 RONIN86 DINASTI168
COCOL88 GACOR77 RECEH88 NGASO77 EPICWIN138
Gayus Lumbuun

Selasa, 14 Maret 2023 – 18:40 WIB

politik VIVA – Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Parti Rakyat Adil Makmur (Prima) masih memprihatinkan. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU tidak melanjutkan tahapan sisa Pemilu 2024.

Menanggapi hal tersebut, mantan Hakim Agung Prof Topane Gayus Lumbuun menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan daerah pemilihan. Menurutnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu bersifat perdata.

“Itu merupakan keputusan yang masuk dalam rezim sipil umum, bukan rezim pemilu karena kerugian yang timbul ada pada proses pendaftaran. Yang timbul adalah keputusan KPU yang menolak dan merugikan,” ujar Gayus dalam keterangannya, Selasa, 14 Maret 2023.

Gugatan Prima, kata dia, karena sistem informasi partai politik (sipol) KPU bermasalah. Ia mengatakan, hal ini belum masuk ke kasus pilkada. Bagi Gayus, keputusan itu tepat.

Menurutnya, jika dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak ada putusan yang menyebutkan wilayah kekuasaan pilkada terkait UU Nomor 22 Tahun 2007, maka itu menjadi kewenangan pengadilan berikutnya, seperti pengadilan tinggi. untuk melakukan koreksi.

Gayus Lumbuun berdebat sengit dengan pakar hukum tata negara Feri Amsari.

Foto: Klub Pengacara YouTube Indonesia.

Ia mengatakan Prima menggugat KPU atas dugaan perbuatan melawan hukum atau PMH. Gayus mengatakan, tujuan PMH diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kerugian yang ditimbulkan, bukan proses pemilu.

Halaman selanjutnya

“Tapi di pendaftaran. Jadi, belum masuk dapil. Kemudian di sana juga diputuskan kalah,” jelas mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP itu.