liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
Ilustrasi Pemilu.

Rabu, 4 Januari 2023 – 17:42 WIB

politik VIVA – Perdebatan apakah sistem pemilu harus tetap proporsional terbuka seperti sekarang, atau kembali ke proporsional tertutup, kembali mengemuka. Secara proporsional terbuka, rakyat memilih calon. Meski tertutup secara proporsional, partai dan caleg yang dipilih dipilih berdasarkan nomor urut teratas.

Pakar hukum tata negara Universiti Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto menyoroti 2 kelemahan sistem proporsional terbuka. Hal itu berdasarkan evaluasi Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Sistem pemilu dalam pemilu tersebut sudah terbuka secara proporsional.

“Pertama, itu melemahkan identifikasi dengan partai atau Party-ID. Party-ID adalah perasaan seseorang bahwa partai tertentu adalah identitas politiknya. Party-ID merupakan komponen psikologis yang akan berkontribusi pada stabilitas dukungan partai dan sistem kepartaian yang dapat memperkuat demokrasi,” kata Agus saat dihubungi, Rabu 4 Januari 2023.

Hal itu ia dasarkan dari hasil survei Indokator pada Februari 2021. Bahwa identitas partai rakyat Indonesia sangat rendah. Dimana 92,3 persen dari 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia mengaku tidak memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu.

Menurutnya, hasil ini menunjukkan rendahnya sentimen masyarakat terhadap partai tersebut. Di sisi lain, kata dia, jika sentimen bagus maka pemilih akan merasa terwakili oleh partai.

Menurut survei lain, 67,3 persen pemilih tidak terikat dengan partai politik atau ID partai tertentu. Sementara itu, hanya 23,8 persen pemilih yang menyatakan memiliki hubungan KTP.

Masalah kedua menurutnya, sistem proporsional terbuka melahirkan fenomena anti parpol atau deparpolisasi. Menurutnya, hal itu berdampak buruk bagi demokrasi.

Halaman selanjutnya

“Ada perubahan preferensi pemilih dari satu partai politik ke partai politik lainnya, dari satu pemilu ke pemilu berikutnya (volatilitas pemilu). Sehingga pemilu menghasilkan perubahan yang dramatis yang ditandai dengan naik turunnya dukungan pemilih terhadap partai seperti roller coaster,” kata Agus.