Minggu, 10 September 2023 – 19:21 WIB
Jakarta – Indonesia diperkirakan akan sulit mencapai target bauran energi sebesar 23 persen pada tahun 2025. Sebab, tahun ini saja capaian bauran energi baru mencapai 12,3 persen. Artinya, dalam dua tahun pemerintah harus menggenjot capaian EBT hingga 10,7 persen, dimana salah satu yang diandalkan adalah dari segmen PLTS Atap.
Baca Juga :
Manfaatkan Cuaca Panas, Pria Jombang Pasang Panel Surya Bisa Hemat Listrik Hingga 65 Persen
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Yudo Dwinanda Priadi, mengatakan PLTS Atap merupakan salah satu program yang didorong oleh pemerintah, untuk mengisi gap pencapaian target bauran energi terbarukan.
Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan PLTS Atap. Salah satunya adalah Permen No. 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap yang saat ini sedang menunggu pengesahan pemerintah.
Baca Juga :
Berakhir Sukses dengan Kemitraan Penting terkait Keberlanjutan, ISF 2023 Harus Jadi Acara Tahunan
“Sayangnya revisi Permen ini dipandang sebagai langkah mundur yang bisa mematikan minat pelanggan, baik rumah tangga, sosial dan Industri,” kata Yudo dalam telekonferensi di acara diskusi ‘Perubahan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021, Mampukah Mendorong Capaian Energi Baru Terbarukan di Indonesia?’, dikutip Minggu, 10 September 2023.
Sementara, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan dan Regulasi, Teknologi, dan Pengembangan Industri Surya dari Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Bambang Sumaryo berpendapat, revisi Permen ESDM No. 26/2021 ini akan membunuh minat masyarakat untuk memasang PLTS Atap on-grid atau yang tersambung ke grid PLN.
Baca Juga :
PLN Kaji Implementasi Teknologi Carbon Capture Storage di PLTU yang Dikelola
“Karena bisa dikatakan masyarakat itu pada umumnya sangat picky (sangat memilih), begitu dia melihat suatu kemungkinan itu ditutup, dia akan mencari peluang atau open opportunity yang lain, dan open opportunity yang lain itu adalah off-grid,” kata Bambang.
Artinya, lanjut Bambang, revisi Permen ini akan mendorong masyarakat untuk menjauh. “Atau untuk berpisah dari grid, yang istilah akademisnya grid defection, dan ini bahaya,” ujar Bambang.
Dia menambahkan, apabila masyarakat sudah terlanjur grid defected atau meninggalkan grid, maka akan sangat sulit untuk menarik kembali ke grid.
“Sebab, akan diperlukan effort yang sangat luar biasa untuk menarik kembali menjadi pelanggan PLN,” ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Dia menambahkan, apabila masyarakat sudah terlanjur grid defected atau meninggalkan grid, maka akan sangat sulit untuk menarik kembali ke grid.