Rabu, 5 Juli 2023 – 22:59 WIB
Jakarta – Pusat Kajian Ekonomi dan Hukum (Celios) mengungkapkan bahwa kebanyakan masyarakat tidak memahami isu Just Energy Transition Sharing (JETP). Pengetahuan yang minim tentang JETP membatasi ruang lingkup partisipasi publik.
Baca Juga:
RI Baru Terima Hibah JETP US$160 Juta, Sekretariat: Masih Bisa Berubah
Direktur Eksekutif dan Ekonom CELIOS, Bhima Yudhistira mengatakan, ini merupakan tantangan unik terkait pendanaan yang telah disepakati untuk JETP atau transisi energi yang adil senilai US$20 miliar atau Rp314 triliun.
“Meski JETP memunculkan urgensi pensiun dini dari PLTU Batubara dan mempercepat transisi menuju energi bersih, namun sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum memahami soal JETP,” kata Bhima di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu, 5 Juli 2023.
Baca Juga:
KTT Paris 2023, Sri Mulyani Akui Tantangan RI Hentikan PLTU Batu Bara
Presiden Indonesia Jokowi dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden
Foto : Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Seperti diketahui, Indonesia telah mendapat komitmen pembiayaan program JETP sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp310 triliun. Komitmen pendanaan tersebut disampaikan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada KTT G20 di Bali.
Baca Juga:
Optimalisasi Gas di Era Transisi Energi, Penyediaan Infrastruktur Harus Digenjot
Joe Biden mengatakan akan memobilisasi dana tersebut dari negara-negara G7 untuk mendukung Indonesia dalam pengurangan emisi dan pengembangan jaringan energi baru dan terbarukan (EBTs) serta membantu pengurangan pembangkit listrik tenaga batu bara.
Berdasarkan sebaran wilayah, lanjut Bhima, informasi terkait JETP lebih dipahami oleh masyarakat di Bali dibandingkan dengan wilayah lain. Hal ini menunjukkan bahwa informasi JETP lebih terkait dengan peristiwa G20, sehingga penyebaran informasi tindak lanjut komitmen transisi energi berkeadilan dinilai tidak merata.
Halaman selanjutnya
“Hasil survei menunjukkan pemahaman masyarakat tentang JETP masih sangat rendah dan cenderung terfokus pada penduduk di wilayah dan kelas ekonomi tertentu. Meskipun penduduk yang terkena dampak penutupan PLTU, misalnya di Kalimantan sebagai pemasok batu bara dan di wilayah operasi PLTU, perlu dilibatkan secara aktif dalam merancang program JETP,” ujarnya.