Jumat, 26 Mei 2023 – 10:32 WIB
bisnis VIVA – Presiden Dewan Serikat Pekerja ASEAN (ATUC) yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meminta Pemerintah bertindak tegas dan cepat menangani isu Tindak Pidana Perdagangan Manusia (TPPO) ). Jika tidak ada tindakan tegas, lanjutnya, maka praktik ini tidak akan ada habisnya
“Masalah ini tidak akan pernah selesai jika tidak ada tindakan tegas terhadap pelaku TPPO,” ujarnya di Jakarta, Jumat, 26 Mei 2023.
Tindak Pidana Perdagangan Manusia Jaringan Internasional
Andi Gani mengaku sudah menyampaikan hal ini langsung kepada Presiden Jokowi dan tampaknya Presiden memiliki perhatian khusus. “Informasi akurat telah diberikan oleh beberapa aktivis anti TPPO kepada Pemerintah dan kini tinggal aparat penegak hukum yang menindaklanjutinya,” ujarnya.
“Kita semua tidak ingin ada korban baru TPPO. Ini kebanggaan negara kita,” lanjut Andi Gani.
Ia pun memastikan telah berkomunikasi dengan negara-negara anggota ATUC yang dipimpinnya. Sekadar informasi, kasus TPPO kembali menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja tidak tetap. Kali ini korban harus kehilangan nyawanya di tempat kerjanya yaitu Jacob Martins. Jacob adalah seorang PMI yang bekerja secara nonprosedur di perkebunan kelapa sawit di Sarawak, Malaysia.
Dalam keterangan KJRI Kuching, Malaysia, almarhum Jacob Martins merupakan warga Desa Obenani, Desa Umaren, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Almarhum meninggal karena penyakit arteri koroner dan meninggal di Long Lama Health Clinic, Sarawak.
Halaman selanjutnya
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahkan menyatakan dalam laporan terbarunya bahwa NTT darurat TPPO. Tahun 2022, sebanyak 120 jenazah PMI dari NTT akan dikembalikan. Sementara hingga 25 Mei 2023, sebanyak 56 PMI asal NTT telah dipulangkan.