liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88
ronin86
bwtoto
bwtoto
bwtoto
master38
Abdul Kadir Karding

Jumat, 17 Februari 2023 – 20:26 WIB

bisnis VIVA – DPR terus menyoroti rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012 tentang Pengendalian Zat Yang Mengandung Zat Adiktif Pada Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP 109/2012).

Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Kadir Karding, dengan tegas menolak rencana perubahan aturan tersebut, karena revisi tersebut dipastikan akan menekan dan merugikan masyarakat. Ia mengatakan, rencana revisi PP 109/2012 bukan karena alasan kesehatan seperti yang sering diutarakan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dan pihak pendukungnya.

Menurut dia, dorongan kajian ini lebih karena adanya intervensi internasional yang kemudian menimbulkan tekanan tertentu terhadap industri rokok di Indonesia.

Alokasi dana setiap tahun untuk bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT)

“Menurut kami sangat kuat, karena kesehatan hanya proksi. Tapi yang lebih menonjol dari regulasi yang muncul di negara ini, termasuk revisi PP 109 dan ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) adalah tekanan internasional,” kata Karding dalam keterangannya, Jumat, 17 Februari 2023.

Wacana revisi PP 109/2012 kembali mencuat setelah keluarnya Perpres 25/2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023. Jika revisi ini dilakukan, maka berbagai regulasi yang berlaku di industri rokok sebelumnya sangat ketat. , akan menjadi lebih ketat.

Beberapa perubahan itu antara lain adalah pembesaran gambar peringatan kesehatan pada bungkus rokok, yang ditargetkan mencakup 90 persen luas kemasan. Kemudian ada juga larangan iklan, promosi dan sponsor produk tembakau di berbagai jenis media, serta penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Halaman selanjutnya

Menurut Karding, PP 109/2012 saat ini sangat menindas dan menekan industri rokok selama ini, dari hulu hingga hilir. Selama ini perokok sering dianggap sebagai masyarakat yang terpinggirkan, karena larangan merokok di beberapa tempat terlalu diberlakukan.

COCOL88 GACOR77 RECEH88 NGASO77 TANGO77 PASUKAN88 MEWAHBET MANTUL138 EPICWIN138 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21