Kamis, 31 Agustus 2023 – 12:14 WIB
Malaysia – Setelah India, Malaysia juga telah menolak edisi terbaru ‘peta standar China’ yang mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan, termasuk wilayah yang terletak di lepas pantai Borneo-Malaysia.
Baca Juga :
Terpopuler: Helikopter Canggih Rusia Jatuh, Mahasiswi Anak PNS Tagih Janji Anies
Ketegangan meningkat di perairan yang secara strategis penting karena China menjadi semakin tegas dalam klaimnya meskipun pengadilan internasional pada tahun 2016 memutuskan bahwa apa yang disebut sebagai ‘sembilan garis putus-putus’ tidak berdasar dan telah digantikan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1982 (UNCLOS).
Dalam beberapa tahun terakhir, China telah membangun pos-pos militer di daerah berbatu dan mengerahkan penjaga pantai dan milisi maritimnya, yang terkadang menyebabkan konfrontasi dengan negara penggugat lainnya, termasuk Malaysia dan Filipina.
Baca Juga :
Festival Budaya Taraf Internasional Akan Digelar di Makassar, Tampilkan Kesenian dari 4 Negara
Peta baru China 2023, caplok wilayah India, Taiwan hingga Laut China Selatan
Vietnam, Brunei dan Taiwan juga memiliki klaim atas laut tersebut.
Baca Juga :
Kampanye Boikot Produk dan Wisata Jepang di China Semakin Luas
Malaysia mencatat bahwa peta baru tersebut, yang dengan jelas menggambarkan sembilan garis putus-putus, menunjukkan “klaim maritim sepihak” China dan tumpang tindih dengan klaim Malaysia atas negara bagian Sabah dan Sarawak.
“Malaysia tidak mengakui klaim China di Laut Cina Selatan sebagaimana dituangkan dalam ‘peta standar China edisi 2023’ yang meluas hingga wilayah maritim Malaysia,” kata Kementerian Luar Negeri dalam pernyataannya, melansir Al Jazeera, Kamis, 31 Agustus 2023.
“Peta tersebut tidak memiliki efek mengikat terhadap Malaysia,” lanjutnya.
Sembilan garis putus-putus yang berbentuk seperti lidah ini didasarkan pada catatan sejarah Tiongkok yang berasal dari Dinasti Xia, hampir 4.000 tahun yang lalu.
India, pada awal pekan lalu telah mengajukan protes keras atas peta baru China, yang dikatakan menunjukkan negara bagian Arunachal Pradesh di India dan dataran tinggi Aksai Chin sebagai wilayah resmi China.
Keduanya telah berselisih mengenai perbatasan bersama selama beberapa dekade dan bentrokan dilaporkan terjadi baru-baru ini pada tahun 2020. “Kami menolak klaim tersebut karena tidak memiliki dasar. Langkah China seperti itu hanya mempersulit penyelesaian masalah perbatasan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri India Arindam Bagchi dalam sebuah pernyataan.
Ketika ditanya tentang kritik India, Beijing mengatakan peta tersebut mencerminkan “pelaksanaan kedaulatan China sesuai dengan hukum”. “Kami berharap pihak-pihak terkait dapat tetap obyektif dan tenang, serta menahan diri untuk tidak menafsirkan masalah ini secara berlebihan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin kepada media pada sebuah pengarahan.
Dalam pernyataannya, Malaysia mengatakan masalah kedaulatan Laut China Selatan “kompleks dan sensitif” dan perlu diselesaikan melalui dialog dan konsultasi sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS.
Pada tahun 2021, Malaysia memanggil duta besar China untuk memprotes “kehadiran dan aktivitas” kapal Tiongkok di zona ekonomi eksklusif (ZEE) di lepas pantai Kalimantan.
China juga membuat marah Filipina dengan aktivitasnya di Laut China Selatan. Sejumlah insiden telah dilaporkan di sekitar Second Thomas Shoal, yang dikenal sebagai Ayungin Shoal di Filipina, yang terletak sekitar 200 km dari pulau Palawan di Filipina dan lebih dari 1.000 km dari Pulau Hainan, pulau besar terdekat di Tiongkok daratan.
Awal bulan ini, Manila juga memanggil duta besar China setelah penjaga pantai Tiongkok menembakkan meriam air ke sebuah kapal yang mencoba memasok pelaut Filipina di sana, sementara pada bulan Februari, Filipina mengajukan protes setelah menuduh China mengarahkan “laser tingkat militer” ke kapal tersebut.
Halaman Selanjutnya
“Peta tersebut tidak memiliki efek mengikat terhadap Malaysia,” lanjutnya.