liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
Ketua KPU Hasyim Asyari

Kamis, 5 Januari 2023 – 05:26 WIB

politik VIVA – Wacana Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup memicu perdebatan. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengaku telah mempelajari perbedaan sistem Pileg proporsional terbuka dan tertutup.

Menurut Hasyim, kajian tersebut akan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara No. 114/PUU-XX/2022 tentang uji materi UU No. 7 tahun 2017 tentang sistem proporsional terbuka.

“Sudah ada kajiannya. Itu akan disampaikan saat sidang,” kata Hasyim di Kantor Badan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Rabu, 4 Januari 2023.

Warga Papua memasukkan surat suara saat mencoblos pada Pilkada serentak 2019 di Distrik Libarek, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua

Foto: ANTARA FOTO/Yusran Uccang

Hasyim menambahkan, dirinya diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan sistem pemilu. Namun, dia tidak membeberkan jadwal sidang tersebut.

Meski demikian, dia mengatakan penjelasan yang dia berikan tidak akan melanggar batasan sebagai penyelenggara pemilu. Menurutnya, KPU tidak akan membuat teori terbuka atau tertutup secara proporsional.

“Jadi, KPU tidak akan berteori tentang daftar calon proporsional yang kelebihan dan kekurangannya terbuka, sementara kelebihan dan kekurangannya tertutup,” kata Hasyim.

Halaman selanjutnya

Dia mengatakan, KPU tidak perlu menjelaskan teori dua sistem tersebut. “Bukan level itu, karena level itu ada di legislator dan asesor,” jelas Hasyim.